LATAR BELAKANG PANDANGAN SOSIOLOGI TERHADAP SEKOLAH GRATIS

Sesuai dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar ( SD dan SMP ) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, pemerintah tela mengadakan program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005. program tersebut telah mampu menuntaskan wajib belajar 9 tahun, hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2009 Angka Partisipasi Kasar (APK) telah mencapai 98,11%. Mulai tahun 2010 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasi sekolah, kecuali RSBI dan SBI; menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Dengan adanya program BOS diharapkan anak-anak Indonesia mampu mengenyam pendidikan dasar minimal 9 tahun. Sehingga mutu pendidikan di negara kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan tepat, akuntabel dan penuh tanggung jawab. Tim manajemen BOS harus mampu mengelola dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui dan mengawasi pelaksanaan program BOS. Namun pada umumnya pandangan mereka terhadap sekolah gratis / program BOS seakan tidak secara jelas mengetahui tujuan dan pelaksanaan BOS. Ketidakpedulian para orang tua itu disebabkan oleh beberapa hal: 1) mereka merasa sudah melaksanakan kewajiban, yakni memberi hak anak untuk mendapat pendiikan di sekolah sehingga mengetahui seluk beluk BOS bukanlah kewajiban 2) kesibukan kerja yang enggan menanyakan sesuatu yang mereka anggap bukan persoalan krusial. 3) pihak sekolah tidak pernah mendorong orang tua dalam setiap kesempatan untuk ikut mengontrol pemanfaatan BOS. Padahal seharusnya orang tua bisa berparisipasi dalam JADI BOS ( Jalani, Awasi, Diskusikan Bantuan Operasional Sekolah ).

Tujuan dari program BOS adalah menggratiskan seuruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasi sekolah, namun pada kenyataannya siswa masih diharuskan membeli buku LKS, membayar sumbangan pembangunan, seragam sekolah, alat tulis dan lain-lain. Banyak sekolah yang menarik biaya sumbangan per bulan yang diatasnamakan komite sekolah. Jadi sekolah itu memang tidak mutlak gratis. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat judul makalah “Pandangan Sosiologis terhadap Sekolah Gratis”.

About these ads
This entry was posted in BOS, JADI BOS, Sisdiknas, sosiologi, wajar 9 tahun. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s